Pasal 22

(1) Pendanaan kegiatan pelantikan gubernur dan wakil

gubernur dibebankan pada anggaran pendapatan dan

belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pendanaan kegiatan pelantikan bupati dan wakil bupati

serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada

anggaran pendapatan dan belanja negara dan dapat

didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja

daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PENUTUP