Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan

Umum menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penang€rnan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
• pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganErn konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pelaksanaan . . .

SK No248156A

• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagran Keempat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan