Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Peraturan Presiden ini, diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan tinggi, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang aparatur negara, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian

Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.343