Pasal 3

(1) Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima)

tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator,

dan sub indikator ketertinggalan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan

melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah

daerah.