Pasal 2

(1) Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal

berdasarkan kriteria:

• perekonomian masyarakat;

• sumber daya manusia;

• sarana dan prasarana;

• kemampuan keuangan daerah;

• aksesibiltas; dan

• karakteristik daerah.

(2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah

tertentu.

(3) Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diukur berdasarkan indikator dan sub indikator.

www.peraturan.go.id

2015, No.259

(4) Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Menteri.