Pasal 23

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip

mengenali Pemilik Manfaat dilakukan oleh Instansi Berwenang.

www.peraturan.go.id

2018, No.23 -16-

(2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Instansi Berwenang memiliki kewenangan:

• menetapkan regulasi atau pedoman sebagai

pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai

dengan kewenangannya;

• melakukan audit terhadap Korporasi; dan

• mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

ketentuan Peraturan Presiden ini.

(3) Pengawasan oleh Instansi Berwenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil

penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan

tindak pidana pendanaan terorisme.

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Instansi Berwenang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan.

(5) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pengawasan,

Instansi Berwenang dapat berkoordinasi dengan

lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.