Pasal 13

(1) Selain Pemilik Manfaat yang telah ditetapkan oleh

Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Instansi Berwenang dapat menetapkan Pemilik

Manfaat lain.

(2) Penetapan Pemilik Manfaat lain oleh Instansi

Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas dasar penilaian Instansi Berwenang yang bersumber dari:

• hasil audit terhadap Korporasi yang dilakukan

oleh Instansi Berwenang berdasarkan Peraturan

Presiden ini;

• informasi instansi pemerintah atau lembaga

swasta yang mengelola data dan/atau informasi Pemilik Manfaat, dan/atau menerima laporan dari

profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat; dan/atau

• informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya.

(3) Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan

terbatas, yayasan, dan perkumpulan;

• Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil

dan menengah untuk koperasi;

• Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan untuk

persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan

bentuk korporasi lainnya; dan

• lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan

dan pengaturan bidang usaha Korporasi.

www.peraturan.go.id

2018, No.23 -12-