Pasal 42

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri

bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui

Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia

menyampaikan data dan informasi Pengungsi kepada

Menteri.

(2) Data dan informasi Pengungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditembuskan kepada:

• menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang dalam negeri;

• menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia;

• Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau

• lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan

laut atau yang disebut dengan nama Badan

Keamanan Laut.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• data Pengungsi yang berasal dari Rumah Detensi

Imigrasi;

• data Pengungsi yang terdaftar di Perserikatan

Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan

Pengungsi di Indonesia;

www.peraturan.go.id

2016, No.368

• data Pengungsi yang telah disetujui ditempatkan ke

negara tujuan;

• data pencari suaka yang ditolak dan ditolak final;

dan

• data Pengungsi yang kembali ke negara asalnya

secara sukarela.