Pasal 16

(1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik

luar negeri menyampaikan Notifikasi Kekonsuleran yang

berisikan informasi kematian dan penanganan jenazah

korban kepada perwakilan diplomatik negara asal

korban.

(2) Dalam hal negara asal korban menyepakati pemakaman

dilakukan di wilayah Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah

daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan

jenazah korban meninggal.

(3) Apabila dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh

empat) jam negara asal korban tidak memberikan

klarifikasi penanganan jenazah korban, Kepolisian

Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan

pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk

memakamkan jenazah korban meninggal.

(4) Dalam hal terdapat permintaan keluarga korban untuk

memulangkan jenazah korban ke negara asal namun

perwakilan diplomatik negara asal korban tidak dapat

memproses pemulangan tersebut, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan

kerja sama dengan organisasi internasional yang

menangani urusan kemanusiaan untuk memulangkan

jenazah korban.