Pasal 74A

Pengadaan (1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Barangl Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

• Pengelola Pengadaan BaranglJasa; dan
• Personel Lainnya.

(2) Kementerian...

SK No C92805 A

PRES IDEN

(2) KementerianlLembaga/Pemerintah Daerah wajib

memiliki Pengelola Pengadaan Bararrg/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan I Pejabat Pengadaan.

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan

sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga- dalam hal:

• nilai atau jumlah paket pengadaan di Kerrrenterianf Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum pertahun bagi Pengelola Pengadaan I3aranglJasa; atau
• Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa diiakukan oleh prajurit 'fentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada

ayat (41, pengelolaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu;rrf b.

(6) Personel Lainnya sebagaimane. di ksud pada ayat

(5) u,ajib memiliki sertifikat kcmpetensi di bidang

Peirgadaan Barang/Jasa.

(7) Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki sertifikat

kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level- 1.

(8) Sumber Daya Pengelola. Fungsi Pengadaan

l3arangl Jasa berkedudukan di UKPB.'.

(9) Aras dasar pertimbangan kewenangan, Sumber Daya

Perrgelola Fungsi Pengadaan,Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

Pasal 7r-B

SK No 092794 A

PRES IDEN

-39.