Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Perat-uran

Presiden ini:

• Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
• Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara ltras kepada masyarakat;
• Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah rnapanl dan/atau
• Pengadaan Barang/.Iasa yang diatur dengair ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan

Umum/Badan Layanan Umum Dael.ah sebagaimana oimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Llmum/Badan Layanan Umum Daerah.

(2a) Dalam

SK No 092788 A

PRESIDEN

(2a) Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

1. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesatu Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi