Pasal 26

(1) HPS dihitung secara keahiian darr menggunakan data

yang dapat dipertanggungawabkan.

(2) Nilai. . .

SK No 092771 A

PRES IDEN

16

(2) Nilai HPS bersifat tidak rahasra

(3) Rincian HPS bersifat rahasia.

(41 Dihapus. (s) HPS digunakan sebagai: penawaran a. alat untuk menilai kewajaran harga dan/atau kewajaran harga satuan;

• dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang saLr dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksa.naan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran

kerugian negara.

(7) Penyusirnan HPS dikecualikan untuk Pengadaan

Barang/Jasa dengan Pagu Anggararr paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purch,asing, dan Tender pekerj aan te rin tegrasi.

(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan)

hari kerja sebelum batas akhir untuk: pemilihan denga-n a. pemasukan rlena-waran untuk pascaku alifikasi; atau

• pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi seba.gai berikut: