Pasal 10

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimarra dimaksud pada ayat

(1), I(PA berwerrang menjawab Sanggah Banding

peserta Tend.er Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA

SK No 092767 A

PRES IDEN

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:

• melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
• mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang

menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

6 Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 i

(1) PPK dalam Pengadaarr Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

• menyusunperencanaanpengadaan;

• melaksanakan Konsolidasi Pengadaan tsArang/Jasa;

• menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); d- menetapkan rancangan kontrak;

• menetaokan HPS;

• menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan kepaJa Penyedia;

• mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

• melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

• mengendalikan I(ontrak;

• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokttmen pelaksanaan kegiatan;

• melaporl<an pclaksanaan dan .pen5rslss^i.t kegiatan kepada,PA/ KPA;

• menyerahkan. . . SK No 092768 A

PRES IDEN

1. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

• menilai kinerja Penyedia;
• menetapkan tim pendukung;
• menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
• menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

• melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
• mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan

Barang/,Jasa yanE menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtrf a sampai dengan huruf m.

(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

7 Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (41 Pasal 13 diubah, serta huruf b ayat ( 1) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: