Pasal 6

(1) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

• menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai Ketua I merangkap

anggota;

• menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai Ketua II merangkap anggota;

• Menteri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota;

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi sebagai anggota;

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagai anggota;

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai anggota;

• menteri...

PRESIDEN

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagai anggota; dan
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai

anggota.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Dewan

Penyantun dapat melibatkan para ahli di bidang investasi, beasiswa, riset, dan/atau bidang lainnya.

(3) Dewan Penyantun menyelenggarakan rapat paling

sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(4) Untuk pelaksanaan tugas Dewan Penyantun, LPDP

memberi dukungan administrasi dan keuangan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan

keputusan Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Ketua Dewan Penyantun.

Bagian Kedua Dewan Pengawas