Pasal 15

(1) Pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara

untuk melaksanakan Pengadaan Teknologi Industri

melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf b.

(2) Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara

dilaksanakan melalui koordinasi Pengusul Proyek

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan, dan Badan Usaha Milik Negara

terkait.

(3) Sumber pendanaan dan/atau pembiayaan dalam

melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berasal dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;

dan/atau

• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Dalam penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

dapat memberikan Dukungan Pemerintah berupa:

• penyertaan modal negara;

• penjaminan pemerintah; dan/atau

• dukungan lainnya.

(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.