Pasal 4

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan:

• kementerian/lembaga;
• pemerintah daerah; dan/atau
• pihak lain, yang terkait dalam melaksanakan penugasan pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.