Pasal 28

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan hukum dan

2020, No.272 -14-

perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan

luar negeri dan politik luar negeri.