Pasal 70

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, gubernur, atau bupati/wali kota mengenai dugaan penyimpangan, perbuatan melawan

hukum, atau penyalahgunaan wewenang dalam

pelaksanaan penyelenggaraan Bank Tanah, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan upaya

2021, No.279 -50-

administratif melalui pemeriksaan oleh Satuan

Pengawas Intern.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti

adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses

lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.