Pasal 59

(1) Bank Tanah memberikan bantuan hukum kepada

seluruh unsur Pejabat Struktural dan pegawai Bank

Tanah pada saat dan setelah menjabat atas tuntutan

pidana dan/atau gugatan perdata dan tata usaha negara yang dapat menimbulkan kewajiban dan/atau

akibat hukum sepanjang terkait dengan pelaksanaan

tugasnya untuk kepentingan Bank Tanah yang diambil

dilakukan dengan iktikad baik, dan sesuai dengan

tugas dan wewenangnya.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa penyelesaian melalui litigasi, non litigasi

dan/atau arbitrase termasuk pembiayaannya.

(3) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan perdata

dan tata usaha negara yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap Anggota Komite, Anggota Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan

Pelaksana, anggota organ pendukung Bank Tanah,

dan pegawai Bank Tanah, mantan Anggota Komite, mantan Anggota Dewan Pengawas, mantan Kepala dan

Deputi Badan Pelaksana, mantan anggota organ

pendukung Bank Tanah, dan mantan pegawai Bank Tanah diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada

pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan

kewenangannya di Bank Tanah, Bank Tanah

membayar ganti rugi dimaksud sepanjang:

• kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau

kelalaiannya;

• telah melakukan pengelolaan dan pengawasan

dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Bank

Tanah;

• tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

2021, No.279 -46-

pengurusan Bank Tanah;

• tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah; atau

• telah mengambil tindakan untuk mencegah

timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

sesuai praktik bisnis yang sehat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.