Pasal 24

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala dan Deputi

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

• Warga Negara Indonesia;
• setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

• sehat jasmani dan rohani;

• berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun

pada saat pengangkatan pertama.

• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

• tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi

pengurus pada suatu badan hukum yang pernah

atau sedang dinyatakan pailit karena kesalahan

yang bersangkutan;

• tidak menjadi anggota atau pengurus partai

politik;

• mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah

strata satu (S-1) atau yang sederajat; dan

• memiliki kompetensi, keahlian, dan pengalaman yang relevan sesuai bidangnya.

2021, No.279 -19-

(2) Kepala dan Deputi Badan Pelaksana dilarang

merangkap jabatan sebagai pejabat pemerintahan, direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

Milik Daerah, atau yang dipersamakan sebagai direksi

pada badan usaha milik swasta, dan badan hukum

lainnya.

Paragraf 2 Masa Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala dan

Deputi Badan Pelaksana