Pasal 19

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b bertugas melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Badan Pelaksana dalam

menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:

• melakukan pengawasan terhadap pencapaian

kinerja Badan Pelaksana;

• memberikan masukan dan nasihat kepada Badan

Pelaksana atas penyelenggaraan Bank Tanah;

• menyampaikan usulan pemberhentian sementara

dan pengganti sementara Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana kepada Ketua Komite, apabila

terjadi kerugian atau risiko yang membahayakan

Bank Tanah;

• menetapkan Akuntan Publik Bank Tanah yang

independen atas usulan Badan Pelaksana;

• menyetujui mekanisme pembayaran tukar menukar dalam proses pemanfaatan tanah;

• memberikan persetujuan pinjaman dengan nilai

lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

• memberikan pertimbangan untuk revisi Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan;

• memberikan pertimbangan kepada Komite

terhadap usulan penambahan modal;

• mengakses data informasi terkait Bank Tanah dan dapat berkomunikasi langsung dengan

pegawai;

• memberikan pertimbangan pemberian hak

keuangan dan fasilitas;

• memberikan persetujuan atas penyertaan dan pengalihan modal sementara;

2021, No.279 -15-

• memastikan tercapainya pelaksanaan

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dan non keuangan, dan tata kelola yang baik;

• memantau dan memastikan efektivitas tata kelola

termasuk penanganan benturan kepentingan;

dan

• menjalankan kewenangan yang didelegasikan

oleh Komite.