Pasal 5

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumpun jabatan,

penetapan jenis Jabatan Fungsional TNI dan Formasi

Pejabat Fungsional TNI diatur dengan Peraturan Panglima setelah mendapatkan persetujuan tertulis

dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Penetapan jenis Jabatan Fungsional TNI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada

rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4.