Pasal 26

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dewan Pengawas:

• menyusun pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;

• menilai rancangan rumusan kebijakan, rencana

strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji paling lama 14 (empat

www.peraturan.go.id

2017, No.253 -14-

belas) hari kerja setelah diterima dari Badan

Pelaksana;

• melakukan reviu dan pemeriksaan laporan kinerja dan

laporan keuangan;

• melakukan pembinaan penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan

Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH;

• menyusun tata cara pemberian persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran

tahunan pengelolaan Keuangan Haji serta penempatan

dan/atau investasi Keuangan Haji;

• dapat membentuk Komite Audit untuk melakukan

reviu dan pemeriksaan terhadap laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;

• memberikan teguran kepada Badan Pelaksana atas keterlambatan penyampaian laporan

pertanggungjawaban dan keterlambatan akses data

dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji; dan

• memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden

melalui Menteri mengenai kinerja Badan Pelaksana berdasarkan hasil pengawasan.

Bagian Kesatu

Umum