Pasal 24

(1) Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan

terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta

pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

(2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas:

• melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran

tahunan pengelolaan Keuangan Haji;

• melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas

pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan

• menilai dan memberikan pertimbangan terhadap

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan

BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Dewan Pengawas berwenang:

www.peraturan.go.id

2017, No.253 -13-

• memberikan persetujuan atas rencana strategis

dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;

• memberikan persetujuan atas penempatan

dan/atau investasi Keuangan Haji;

• mendapatkan dan/atau meminta laporan dari

Badan Pelaksana;

• mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;

• melakukan penelaahan terhadap data dan

informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;

dan

• memberikan saran dan rekomendasi kepada

Presiden melalui Menteri mengenai kinerja Badan Pelaksana.