Pasal 17

(1) Untuk melaksanakan fungsi pertanggungjawaban dan

pelaporan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, Badan Pelaksana bertugas:

• menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;

dan

• menyusun laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Haji yang disusun berkala secara bulanan, triwulan, dan semester menjadi bahan

penyusunan laporan pertanggungjawaban Keuangan Haji kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap

6 (enam) bulan.

(3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada

Menteri dilakukan oleh Badan Pelaksana paling

lambat tanggal 20 Juli tahun berjalan.

(4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri paling

lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan.

(5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Haji yang disusun setiap 6

(enam) bulan pada tahun berjalan menjadi bahan

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji tahunan.

(6) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Haji tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.253 -10-

Bagian Ketiga

Wewenang