Pasal 20

(1) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dikembangkan

untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah

terisolasi, PPKT berpenduduk, dan pusat pelayanan

perbatasan negara.

(2) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• pelabuhan penyeberangan; dan

• lintas penyeberangan.

(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a terdiri atas:

• pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara;

• pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;

• pelabuhan penyeberangan lintas

antarkabupaten/kota; dan

• pelabuhan penyeberangan lintas dalam

kabupaten/kota.

(4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan

www.peraturan.go.id

---

2017, No.23 -35

di:

• Pelabuhan Miangas di Kecamatan Miangas pada

Kabupaten Kepulauan Talaud;

• Pelabuhan Melonguane di Kecamatan Melonguane

pada Kabupaten Kepulauan Talaud;

• Pelabuhan Marore di Kecamatan Kepulauan Marore

pada Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan

• Pelabuhan Tahuna di Kecamatan Tahuna pada

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

(5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan

di:

• Pelabuhan Manado di Kecamatan Tuminting pada

Kota Manado;

• Pelabuhan Bitung di Kecamatan Aer Tembaga pada

Kota Bitung;

• Pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Baolan pada

Kabupaten Toli Toli; dan

• Pelabuhan Juata Laut di Kecamatan Tarakan Utara

pada Kota Tarakan.

(6) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan

di:

• Pelabuhan Mangaran di Kecamatan Kabaruan pada

Kabupaten Kepulauan Talaud;

• Pelabuhan Lirung di Kecamatan Lirung pada

Kabupaten Kepulauan Talaud;

• Pelabuhan Pananaru di Kecamatan Tamako pada

Kabupaten Kepulauan Sangihe;

• Pelabuhan Tuntung di Kecamatan Pinogaluman

pada Kabupaten Bolaang Mongondow;

• Pelabuhan Labuhan Uki di Kecamatan Lolak pada

Kabupaten Bolaang Mongondow;

• Pelabuhan Petta di Kecamatan Tabukan Utara pada

Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan

• Pelabuhan Kumaligon di Kecamatan Biau pada

Kabupaten Buol.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.23 -36-

(7) Pelabuhan/dermaga penyeberangan lintas dalam

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d ditetapkan di:

• Pelabuhan Marampit di Kecamatan Nanusa pada

Kabupaten Kepulauan Talaud;

• Pelabuhan Gemeh di Kecamatan Gemeh pada

Kabupaten Kepulauan Talaud;

• Pelabuhan Sawang di Kecamatan Siau Timur

Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro;

• Pelabuhan Minanga di Kecamatan Tagulandang

Utara pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro;

• Pelabuhan Lamanggo di Kecamatan Biaro pada

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

• dermaga penyeberangan Pulau Lingian di Kecamatan

Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli;

• dermaga penyeberangan Pulau Manterawu

(Mantehage) di Kecamatan Wori Pada Kabupaten

Minahasa Utara;

• dermaga penyeberangan Pulau Makalehi di

Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro;

• dermaga penyeberangan Pulau Kawalusu (Kawaluso)

di Kecamatan Kendahe pada Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

• dermaga penyeberangan Pulau Kawio di Kecamatan

Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan

Sangihe; dan

• dermaga penyeberangan Pulau Kakarutan di

Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan

Talaud.

(8) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b terdiri atas:

• lintas penyeberangan antarnegara;

• lintas penyeberangan antarprovinsi;

• lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan

www.peraturan.go.id

---

2017, No.23 -37

• lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

(9) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi lintas

penyeberangan yang menghubungkan:

• Tahuna-Marore-Davao (Filipina);

• Tahuna-Marore-Glan (Filipina); dan

• Melonguane-Davao (Filipina).

(10) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi lintas

penyeberangan yang menghubungkan:

• Tolitoli-Tarakan;

• Bitung-Ternate (Maluku Utara); dan

• Melonguane-Daruba (Maluku Utara).

(11) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi lintas

penyeberangan yang menghubungkan:

• Bitung-Manterawu;

• Tahuna-Melonguane;

• Bitung-Siau-Tahuna-Marore;

• Bitung-Siau-Melonguane-Lirung-Karatung-Miangas;

• Bitung-Siau-Melonguane-Lirung-Karatung-

Marampit; dan

• Tahuna-Lirung.

(12) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi

lintas penyeberangan yang menghubungkan:

• Dampal Utara-Lingian;

• Siau-Makalehi;

• Tahuna-Kawalusu;

• Tahuna-Kawio;

• Karatung-Kakarutan;

• Tahuna-Marore;

• Karatung-Miangas; dan

• Karatung-Marampit.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.23 -38-