Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Pasal 1

(1) Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum diberikan uang

kehormatan setiap bulan.

(2) Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

diberikan uang kehormatan setiap bulan.

(3) Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

diberikan uang kehormatan setiap bulan.

Pasal 2

(1) Besarnya uang kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

  • Ketua : Rp 23.750.000,00

  • Anggota : Rp 20.625.000,00

(2) Besarnya uang kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

  • Ketua : Rp 9.900.000,00

  • Anggota : Rp 8.250.000,00

(3) Besarnya uang kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(3) adalah sebagai berikut :

  • Ketua : Rp 6.800.000,00

  • Anggota : Rp 5.550.000,00

Pasal 3

(1) Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan biaya perjalanan dinas.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.26

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, dan/atau Ketua Komisi Pemilihan Umum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2013

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2013

,

www.djpp.kemenkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilhan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Referensi Silang (2)
UU 15/2011 — Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang...
UU 15/2011 — Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang... [Pasal 118]