Pasal 4

(1) Kerangka Ekonomi Makro sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mencakup sasaran

pertumbuhan ekonomi nasional dan sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi.

(2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dalam rangka mengawal sasaran kerangka ekonomi makro.

(3) Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b, dijabarkan dalam daftar proyek prioritas yang ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.