Pasal 6

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendidikan melakukan pengelolaan AMN. (21 Pengelolaan AMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana AMN;
• penyediaan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola AMN;
• seleksi mahasiswa yang menghuni AMN; dan
• pembinaan mahasiswa yang menghuni AMN.

(3) Seleksi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf c dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan sebaran mahasiswa pada wilayah AMN didirikan, keanekaragaman suku bangsa dan agama, dan prestasi mahasiswa. (41 Pembinaan mahasiswa yang menghuni AMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan pemahaman mengenai:

• wawasan kebangsaan;
• kewarganegaraan;
• karakter pelajar Pancasila;
• bela negara;
• kewirausahaan . . .

SK No 134352A

PRESIDEN

6-

• kewirausahaan;
• kepemimpinan; dan
• kepeloporan.

(5) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (41 dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan serta melibatkan kementerian / lembaga terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.