Pasal 10

(1) DĔam rangka peningkatan kunjungan kapal wisata

(yachd asing, Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan fasilitas bagi kapal wisata (ya.cht) asing.

(2) Dukungan ...

I .j iI

'

'

·I·' i I PRESIOEN

I

(2) Dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• penyiapan alur pela;i:aran kapal wisata(yacht) asing;
• kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus kapal wisata(yacht) asing;
• pembangunan dermaga wisata;
• pemasangan sarana bantu navigasi pelayare.h;
• keh;ludahan untuk fasiliÏs perawatan dan perbaikan kapal wisata(yacht};
• pembangunan dermaga/titik. . la,buh/singgah kapal wisata(yacht};dan
• fasilitas dan kemudahan lainnya sesuai kebutuhan .

. (3) Pemberian dukUngan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d.ilaksÐakan sesuai dengan ketentuan per8:turan perundang-undangan.

Pasal 1 1

(1)· Dalam rangka menjamin efektivitaÍ pelaksanaan

Peraturan Presiden ini dapat dila.ku.kan koordinasi dengan . instansi terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pÎda ayat (1)

melibatkan unsur-unsur : '

• Kementerian Luar Negeri;

• Kementeria.n Pertahanan;

• Kementerian Hukum dan HAM;

• Kementerian Keuangan;

• Kementeri8:1 Perhubungan;

• Kementerian .Kesehatan;

• Kementerian Pertanian; . h. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

• Kementerian . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• Kementerian Pariwisata;
• Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
• Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

dan

1. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).