Pasal 8

(1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf c berupa kegiatan untuk menelaah hasil

pengawasan dan/atau penelitian untuk menentukan

saran dan rekomendasi serta pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan dalam rangka percepatan

penuntasan penanganan perkara Tindak Pidana

Korupsi.

(2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi

berwenang:

• menelaah pelaksanaan hasil penelitian dan

rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (5); dan/atau

• melakukan gelar perkara terhadap hasil

pengawasan dan laporan hasil penelitian di

instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

sedang di Supervisi.

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi menuangkan hasil

gelar perkara bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara bersama.

2020, No.238 -7-

(4) Dalam hal kesimpulan gelar perkara bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kendala dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, Komisi

Pemberantasan Korupsi harus memberikan fasilitasi

sesuai dengan kebutuhan apabila diminta instansi

yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

(5) Dalam hal penelaahan telah selesai dilaksanakan,

Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan hasil

penelaahan dan rekomendasi kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan

Republik Indonesia.