Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil Supervisi terhadap perkara yang

sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi

Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih

perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau

Kejaksaan Republik Indonesia.

(2) Dalam melakukan Pengambilalihan perkara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi

Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada

penyidik dan/atau penuntut umum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan

Pengambilalihan perkara dalam tahap penyidikan

dan/atau penuntutan, instansi yang berwenang

melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

wajib menyerahkan tersangka dan/atau terdakwa dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan

dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) Hari, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi

Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dengan membuat dan menandatangani

2020, No.238 -8-

berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan

kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia pada saat

penyerahan tersebut beralih kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi.