Pasal 7

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b berupa kegiatan pengumpulan data, pengolahan,

analisis, dan penyajian data atau informasi, yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi

oleh instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

• meneliti pelaksanaan hasil pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);

• memberikan arahan dalam pelaksanaan hasil

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (5);

• melakukan rapat mengenai perkembangan

penanganan perkara bersama perwakilan dari

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau

perwakilan dari Kejaksaan Republik Indonesia

dengan hasil berupa kesimpulan dan

rekomendasi; dan/atau

• melakukan gelar perkara bersama terkait dengan

perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi menuangkan hasil

gelar perkara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk kesimpulan dan

2020, No.238 -6-

rekomendasi gelar perkara bersama.

(4) Dalam hal kesimpulan gelar perkara bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kendala

dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, Komisi

Pemberantasan Korupsi harus memberikan fasilitasi

sesuai dengan kebutuhan apabila diminta instansi

yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

(5) Dalam hal penelitian telah selesai dilaksanakan,

Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan hasil

penelitian dan rekomendasi kepada Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik

Indonesia.