Pasal 6

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a berupa kegiatan untuk mengawasi proses

penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang

sedang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan

Korupsi berwenang:

• meminta kronologis penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi;

• meminta laporan perkembangan penanganan

Tindak Pidana Korupsi, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu sesuai dengan

kebutuhan; dan/atau

• melakukan gelar perkara bersama terkait dengan perkembangan penanganan Tindak Pidana

Korupsi di tempat instansi yang menangani

perkara tersebut atau tempat lain yang

disepakati.

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi menuangkan hasil

gelar perkara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam bentuk kesimpulan dan

rekomendasi gelar perkara bersama.

(4) Dalam hal kesimpulan gelar perkara bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kendala

dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi harus memberikan fasilitasi

2020, No.238 -5-

sesuai dengan kebutuhan apabila diminta instansi

yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(5) Dalam hal pengawasan telah selesai dilaksanakan,

Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan hasil

pengawasan dan rekomendasi kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan

Republik Indonesia.