Pasal 2

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

• Kejaksaan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal pelaksanaan Supervisi membutuhkan

penghitungan kerugian negara, Komisi Pemberantasan

Korupsi dapat mengikutsertakan instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama instansi

yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.