Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi

adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan

eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

1. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan

memberantas terjadinya Tindak Pidana Korupsi

melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian,

atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang

melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

guna percepatan hasil penyelesaian penanganan

perkara Tindak Pidana Korupsi serta terciptanya sinergitas antar instansi terkait.

1. Pengambilalihan adalah serangkaian kegiatan mengambil alih proses penanganan perkara Tindak

Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

terhadap perkara yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan

2020, No.238 -3-

Republik Indonesia dalam tahap penyidikan dan/atau

penuntutan yang harus didahului dengan gelar perkara.

1. Hari adalah hari kerja.