Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tata kelola Kompleks Candi

Borobudur, PT TWC berkoordinasi dengan:

• pemerintah pusat;
• pemerintah daerah;
• pemerintah desa; dan/atau
• badan otorita pengelola kawasan pariwisata Borobudur. (21 Koordinasi dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Koordinasi. . .

SK No 227315 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Koordinasi dengan pemerintah desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menjaring aspirasi masyarakat desa dan/atau lembaga adat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang desa. (41 Koordinasi dengan badan otorita pengelola kawasan pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.