Pasal 6

(1) Anggota Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berasal dari unsur

Pemerintah Pusat dan perwakilan Pemerintah Daerah

serta unsur nonpemerintah, dalam jumlah yang

seimbang atas dasar prinsip keterwakilan dalam

Pengelolaan Sumber Daya Air.

(2) Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur Pemerintah

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

• Menteri Dalam Negeri;

• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

• Menteri Pertanian;

• Menteri Kesehatan;

• Menteri Perhubungan;

• Menteri Perindustrian;

• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

• Menteri Kelautan dan Perikanan

• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

• Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

www.peraturan.go.id

2017, No.19 -6-

• Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika; dan

• Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

(3) Perwakilan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) gubernur ditetapkan

secara bergantian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

yang dipilih oleh Ketua Dewan SDA Nasional berdasarkan

pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam

negeri.

(4) Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah

Indonesia bagian barat;

• 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah

Indonesia bagian tengah; dan

• 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah

Indonesia bagian timur.

(5) Anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur

nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas organisasi atau asosiasi yang mewakili aspek

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber

daya air, dan pengendalian daya rusak air.

(6) Keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Presiden.