Pasal 2

(1) Koordinasi para pemangku kepentingan dalam bidang

sumber daya air dilakukan untuk memaduserasikan

berbagai kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan

tingkat wilayah sungai.

(3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air

pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air

pada tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber

daya air pada tingkat wilayah sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Koordinasi

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang

ditetapkan oleh Menteri.