Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya

disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi

pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.

1. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah atau

tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai

tujuan pengelolaan sumber daya air.

1. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan

mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya

air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian

daya rusak air.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

www.peraturan.go.id

2017, No.19 -3-

1. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi

dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di provinsi.