PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Pasal 101
(1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
membahas dan memberikan persetujuan
Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi
yang diajukan oleh gubernur;
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Perda Provinsi dan APBD provinsi;
dihapus;
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian;
- memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana
perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah provinsi;
- meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah provinsi;
- memberikan . . .
- memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga
yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi;
dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang
tata tertib.
- Ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga
Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 154
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan
wewenang:
- membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama
bupati/wali kota;
- membahas dan memberikan persetujuan
rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota
yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Perda dan APBD kabupaten/kota;
dihapus;
mengusulkan . . .
- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian;
- memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap
rencana perjanjian internasional di Daerah;
- memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota;
- meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
bupati/wali kota dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga
yang membebani masyarakat dan Daerah;
- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata
tertib.
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
,
ttd.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang
mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara
langsung maka perlu dilakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
- bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu dilakukan dengan segera agar memberikan
kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala
daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan
demokrasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);