Pasal 101

(1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

• membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;

• membahas dan memberikan persetujuan

Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi

yang diajukan oleh gubernur;

• melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

Perda Provinsi dan APBD provinsi;

• dihapus;

• mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian

gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk

mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau

pemberhentian;

• memberikan pendapat dan pertimbangan kepada

Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana

perjanjian internasional di Daerah provinsi;

• memberikan persetujuan terhadap rencana kerja

sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah provinsi;

• meminta laporan keterangan pertanggungjawaban

gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah provinsi;

• memberikan . . .

• memberikan persetujuan terhadap rencana kerja

sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga

yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi;

dan

• melaksanakan tugas dan wewenang lain yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang

tata tertib.

1. Ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga

Pasal 154 berbunyi sebagai berikut: