Pasal 65

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

• pertemuan terbatas;

• pertemuan tatap muka dan dialog;

• debat publik/debat terbuka antarcalon;

• penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

• pemasangan alat peraga;

• iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

• kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBN.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode

Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.