Pasal 5

(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu

tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• perencanaan program dan anggaran;

• penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;

• perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;

• pembentukan . . .

• pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

• pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;

• pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan

• penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.

(3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

• Uji Publik;

• pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

• pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

• penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

• penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

• pelaksanaan Kampanye;

• pelaksanaan pemungutan suara;

• penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

• penetapan calon terpilih;

• penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan

• pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.