Peraturan Menteri Nomor 40-permentan-pd-400-9-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.
2009, No.304

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian ini, ketentuan Pasal I angka huruf b.II angka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KU.430/4/2009 sepanjang untuk pembibitan sapi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian ini lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2009
MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

2009, No.304 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 40/Permentan/PD.400/9/2009

TANGGAL : 8 september 2009

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenyataan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa impor sapi, daging dan susu cukup tinggi, karena pasokan dari dalam negeri masih belum mencukupi. Pasokan daging sapi dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi baru mencapai sekitar 60 % dan pasokan susu dalam negeri baru mampu menyediakan 20 %. Hal ini disebabkan oleh kurangnya populasi sapi potong dan sapi perah yang tersedia sebagai bibit. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan daging dan susu dalam negeri diperlukan peningkatan produksi melalui penambahan jumlah bibit sapi.

Dengan didasari pengalaman usaha pembibitan sapi yang dilakukan oleh peternak masih berjalan lambat, pembibitan belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha
karena dianggap kurang menguntungkan dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak di bidang pembibitan sapi,
melalui penyediaan Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi. Melalui Kredit Usaha Pembibitan Sapi diharapkan industri pembibitan
dan kelompok pembibitan akan tumbuh dan berkembang sehingga terjadi peningkatan populasi sapi dan terciptanya lapangan pekerjaan di masyarakat. Dalam upaya mendorong pelaku usaha di bidang pembibitan sapi, maka dipandang perlu Pemerintah menetapkan skim kredit yang bersumber dari perbankan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi. Untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi agar berhasil dengan baik, perlu suatu Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

B. Maksud dan Tujuan Pedoman Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Perbankan, Pelaku Usaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi, dengan tujuan agar
dana yang disediakan oleh Bank Pelaksana dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha secara tertib, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga mendukung
pelaksanaan pengembangan usaha pembibitan sapi secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi sasaran/target bibit sapi, manfaat, pengertian/definisi, obyek yang dibiayai, kriteria/persyaratan dan kewajiban peserta Kredit Usaha Pembibitan Sapi, pola kemitraan, plafon dan kebutuhan indikatif, suku bunga dan jangka waktu kredit, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta pelaporan dan indikator keberhasilan. 2009, No.304 D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan usaha pembibitan sapi menggunakan skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi adalah tersedianya 1 juta ekor sapi induk dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap tahunnya sebanyak 200.000 ekor, dilakukan oleh pelaku usaha pembibitan sapi potong dan sapi perah dalam rangka penyediaan bibit sapi secara berkelanjutan. Sapi tersebut adalah sapi betina bunting/siap bunting, berasal dari sapi impor, sapi turunan impor dan sapi lokal. Pengadaan sapi impor dan turunannya untuk menambah populasi sapi, sedangkan sapi lokal untuk penyelamatan atau mengurangi pemotongan sapi betina produktif. Penggunaan sapi lokal dalam jumlah terbatas dan hanya pada wilayah sumber bibit sapi lokal dan diutamakan Sapi Bali. E. Manfaat

Manfaat pelaksanaan usaha pembibitan sapi menggunakan skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi adalah :

1. Tersedianya bibit sapi berkelanjutan bagi pelaku usaha pembibitan sapi.
2. Berkembangnya usaha pembibitan sapi pola kemitraan.
3. Terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
4. Mempercepat upaya swasembada daging sapi.
5. Menghasilkan daging, susu, energi berupa gas bio dan pupuk organik.

F. Pengertian/definisi

Dalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Pembibitan Sapi adalah suatu kegiatan usaha yang menghasilkan bibit ternak sapi secara berkelanjutan.
2. Kredit Usaha Pembibitan Sapi, untuk selanjutnya disingkat KUPS, adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.
3. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi untuk selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi.
4. Calon Peserta adalah Pelaku Usaha yang termasuk dalam daftar yang diusulkan memperoleh KUPS yang direkomendasikan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau Kesehatan Hewan di Kabupaten/ Kota dan/atau Direktorat Jenderal Peternakan.
5. Peserta adalah Calon Peserta yang ditetapkan oleh bank pelaksana sebagai penerima KUPS.
6. Perusahaan pembibitan adalah perusahaan peternakan yang bergerak di bidang pembibitan sapi.
7. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang bergerak di bidang pembibitan sapi dan anggotanya terdaftar sebagai Calon Peserta/ Peserta KUPS. 2009, No.304
8. Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak Pembibitan adalah kumpulan
   peternak pembibitan sapi yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga KUPS yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta.
10. Rencana Definitif Kebutuhan Usaha Pembibitan Sapi yang selanjutnya disebut RDK-UPS adalah rencana kebutuhan kredit bagi pelaku usaha yang disusun berdasarkan skala usaha pembibitan sapi dalam satu periode tertentu yang dilengkapi dengan jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
11. Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap satuan unit usaha pembibitan sapi sesuai dengan skala usaha yang didanai KUPS dalam satu periode yang telah ditetapkan.
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha pembibitan sapi antara perusahaan/ koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak yang saling menguntungkan.
13. Prosedur baku adalah tata cara pembibitan sapi yang baik sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Good Breeding Practices) atau Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (Good Breeding Practices).
14. Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berkewajiban menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KUPS.
15. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

II. OBYEK YANG DIBIAYAI, PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PESERTA KUPS SERTA POLA KEMITRAAN

A. Obyek yang Dibiayai
Obyek yang dibiayai oleh KUPS, yaitu kegiatan usaha pembibitan sapi untuk produksi bibit sapi potong atau bibit sapi perah yang dilengkapi dengan nomor identifikasi berupa microchips.

B. Persyaratan dan Kewajiban Peserta KUPS
KUPS hanya dapat digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembibitan, koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak. Persyaratan dan kewajiban pelaku usaha peserta KUPS adalah sebagai berikut:

2009, No.304

1. Perusahaan Pembibitan

   a. Persyaratan Perusahaan Pembibitan adalah sebagai berikut:

1. Berbadan hukum.
2. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank pelaksana.
3. Memiliki izin usaha peternakan yang bergerak dibidang pembibitan.
4. Memenuhi prosedur baku pelaksanaan produksi bibit.
5. Bermitra dengan kelompok/gabungan kelompok peternak.
6. Memperoleh rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.

b. Kewajiban Perusahaan Pembibitan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menandatangani rencana definitif kebutuhan untuk usaha pembibitan sapi (RDK-UPS).
2. Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana yang dilampiri rencana definitif kebutuhan kredit.
3. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana.
4. Melakukan usaha pembibitan sapi sesuai prosedur baku untuk penyediaan bibit sapi.
5. Membantu kelompok/gabungan kelompok, dalam hal pembinaan teknis dan manajemen, penyusunan rencana usaha pembibitan sapi dan pemasaran hasil produksi serta penyediaan sarana produksi peternakan yang diperlukan kelompok/gabungan kelompok.
6. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan kelompok/ gabungan kelompok atas dasar kesepakatan pihak yang bermitra serta diketahui oleh Dinas kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.

2. Koperasi

a. Persyaratan Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Berbadan hukum.
2. Memiliki pengurus yang aktif.
3. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank pelaksana.
4. Memiliki anggota yang terdiri dari peternak.
5. Memiliki izin usaha peternakan yang bergerak dibidang pembibitan.
6. Memenuhi prosedur baku pelaksanaan produksi bibit.
7. Bermitra dengan kelompok/gabungan kelompok peternak.
8. Memperoleh rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.

2009, No.304 b. Kewajiban Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menandatangani rencana definitif kebutuhan untuk usaha pembibitan sapi (RDK-UPS).
2. Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana yang dilampiri rencana definitif kebutuhan kredit.
3. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana.
4. Melakukan usaha pembibitan sapi sesuai prosedur baku untuk penyediaan bibit sapi.
5. Membantu kelompok/gabungan kelompok, dalam hal pembinaan teknis dan manajemen, penyusunan rencana usaha pembibitan sapi dan pemasaran hasil produksi serta penyediaan sarana produksi peternakan yang diperlukan kelompok/gabungan kelompok.
6. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan kelompok/ gabungan kelompok atas dasar kesepakatan pihak yang bermitra serta diketahui oleh Dinas kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.

3. Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak

a. Persyaratan Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak adalah sebagai berikut:

1. Memiliki organisasi dan pengurus yang aktif.
2. Memiliki anggota yang terdiri dari peternak.
3. Terdaftar pada Dinas kabupaten/kota setempat.
4. Memiliki aturan kelompok/gabungan kelompok yang disepakati anggota.
5. Memenuhi prosedur baku pelaksanaan produksi bibit.
6. Bermitra dengan perusahaan atau koperasi.
7. Memperoleh rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota.

b. Kewajiban kelompok/gabungan kelompok adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menandatangani rencana definitif kebutuhan untuk usaha pembibitan sapi (RDK-UPS).
2. Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana yang dilampiri rencana definitif kebutuhan kredit.
3. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana.
4. Melaksanakan usaha pembibitan sapi sesuai prosedur baku dengan memperhatikan pembinaan teknis dari perusahaan/ koperasi.
5. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan/koperasi atas dasar kesepakatan pihak yang bermitra serta diketahui oleh Dinas kabupaten/kota. Rekomendasi akan diberikan kepada pelaku usaha yang mampu menyediakan sapi untuk usaha pembibitan sapi, memenuhi persyaratan sesuai prosedur baku dan melakukan kemitraan. 2009, No.304 C. Pola Kemitraan

1. Kemitraan antara perusahaan/koperasi dan kelompok/gabungan kelompok yang keduanya peserta KUPS, dilakukan atas dasar kontrak kerjasama kemitraan yang diketahui oleh Dinas kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.
2. Kemitraan antara perusahaan/koperasi peserta KUPS yang memberikan gaduhan ternak sapi kepada kelompok/gabungan kelompok, dilakukan atas dasar kontrak kerjasama kemitraan yang diketahui oleh Dinas kabupaten/ kota dan Direktorat Jenderal Peternakan.
3. Kemitraan antara kelompok/gabungan kelompok peserta KUPS dengan perusahaan/koperasi sebagai penjamin, dilakukan atas dasar kontrak kerjasama kemitraan yang diketahui oleh Dinas kabupaten/kota. Dalam hal Perusahaan/Koperasi sebagai penjamin, maka Perusahaan/Koperasi melakukan pendampingan kepada kelompok/gabungan kelompok dalam menyusun dan menandatangani RDK-UPS serta membantu dalam menyediakan bibit sapi.

III. PLAFON DAN KEBUTUHAN INDIKATIF KUPS

1. Plafon kredit per pelaku usaha paling banyak Rp. 66.315.000.000,- (enam puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan rincian sesuai kebutuhan indikatif usaha pembibitan sapi, sebagai berikut: Kebutuhan Indikatif Usaha Pembibitan Sapi (5.000 ekor)

Komponen Biaya Tahun I Nilai (Rp.) Tahun II Nilai (Rp.) Total Nilai (Rp.)

1. Pengadaan sapi
2. Kandang/manajemen
3. Pakan
4. Obat-obatan
5. Inseminasi Buatan
6. Tenaga kerja
7. Nomor identifikasi 50.000.000.000 1.500.000.000 6.480.000.000 125.000.000 200.000.000 540.000.000 125.000.000

• 6.480.000.000 125.000.000 200.000.000 540.000.000
• 50.000.000.000 1.500.000.000 12.960.000.000 250.000.000 400.000.000 1.080.000.000 125.000.000 Total Biaya 58.970.000.000 7.345.000.000 66.315.000.000

2. Besarnya plafon kredit per Bank Pelaksana per wilayah/provinsi disesuaikan dengan potensi daerah.
   2009, No.304 IV. SUKU BUNGA DAN JANGKA WAKTU KREDIT

Suku bunga yang dibebankan kepada pelaku usaha sebesar 5 % per tahun dalam jangka waktu kredit paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang (grace periode) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

V. MEKANISME PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN KUPS

1. Pelaku usaha yang membutuhkan KUPS menyusun rencana definitif kebutuhan kredit dalam satu periode (paling lama 6 tahun) sebagai dasar perencanaan kebutuhan KUPS dengan memperhatikan kebutuhan indikatif.
2. Permohonan KUPS diajukan langsung oleh pelaku usaha kepada Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Dinas kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan, dengan melampirkan RDK-UPS.
3. Bank pelaksana akan memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dari pelaku usaha dan selanjutnya pelaku usaha melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana apabila persyaratannya sudah terpenuhi.
4. Bank Pelaksana menyalurkan KUPS pada waktu dan jumlah sesuai dengan akad kredit.
5. Pelaku usaha berkewajiban mengembalikan kredit kepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal.

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan Pembinaan dan pengendalian KUPS di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Pertanian yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan. Pembinaan dan pengendalian KUPS di daerah dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota melalui Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota bersangkutan. Aspek pembinaan di tingkat pusat yang terkait dengan pemanfaatan KUPS antara lain menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria:

1. Peningkatan ketersediaan dan mutu bibit ternak, serta pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya genetik ternak;
2. Peningkatan koordinasi dan penumbuhan kelembagaan perbibitan;
3. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia perbibitan;
4. Peningkatan minat usaha pembibitan ternak.

Pembinaan di tingkat daerah yang terkait dengan pemanfaatan KUPS antara lain:

1. Provinsi, melakukan bimbingan penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria;
2. Kabupaten/kota, melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria.

2009, No.304

B. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KUPS dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu. Di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan up. Direktorat Perbibitan dan Pusat Pembiayaan Pertanian serta di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang berkoordinasi dengan peserta KUPS dan Bank Pelaksana setempat.

C. Pengawasan Di tingkat pusat, Direktorat Jenderal Peternakan melakukan pengawasan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Dinas kabupaten/kota kepada calon peserta KUPS. Di tingkat daerah, Dinas kabupaten/kota melakukan seleksi calon peserta KUPS, melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap penggunaan nomor identifikasi yang berupa microchips, dan melakukan pengawasan terhadap anak sapi betina dalam penyediaan bibit. Dalam hal peserta KUPS tidak melaksanakan pemanfaatan kredit untuk usaha pembibitan, Direktur Jenderal Peternakan mengusulkan kepada Bank Pelaksana untuk menerapkan sanksi berupa penerapan bunga komersial.

VII. PELAPORAN

1. Cabang Bank Pelaksana menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KUPS yang dikelolanya secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Dinas kabupaten/kota.
2. Bank Pelaksana menyampaikan laporan bulanan konsolidasi perkembangan penyaluran dan pengembalian KUPS yang dikelolanya paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya kepada Menteri Pertanian up. Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian.
3. Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KUPS setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Dinas
   Provinsi.
4. Dinas Provinsi menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KUPS setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada Menteri Pertanian up. Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian.

VIII . INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan pelaksanaan usaha pembibitan sapi melalui KUPS, antara lain adalah : (1). Peningkatan jumlah populasi sapi, (2) Terbangunnya industri dan kelompok pembibitan sapi, (3) Tersalurnya kredit, (4). Terealisasinya angsuran kredit tepat waktu.

2009, No.304 IX. PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi petugas baik di pusat dan daerah serta pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pemanfaatan
KUPS, agar dana yang disediakan oleh Bank Pelaksana dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan sehingga sasaran program dapat tercapai, penyaluran dan pengembalian KUPS dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO