Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta
Pasal 1
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta yang terdiri atas: a. jabatan struktural; dan b. jabatan fungsional.
Pasal 2
Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 3
(1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
f. peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
Pasal 4
Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 5
Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta terhitung sejak organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 74).
Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai kelas jabatan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA