Pasal 21

(1) Dalam hal Sistem OSS telah menerapkan pengaturan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan sarana prasarana SIJK terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) belum dapat beroperasi, SBU yang sedang diajukan melalui Sistem OSS diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi melalui portal perizinan Kementerian.

(2) BUJK yang telah memiliki SBU sebelum berlakunya

peraturan ini tetap berlaku dan harus melakukan konversi sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(3) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

melalui proses perubahan tanpa proses asesmen.

(4) Masa berlaku SBU hasil konversi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mengikuti masa berlaku SBU yang dimiliki sebelum konversi.

(5) BUJK yang melakukan proses perubahan dan

perpanjangan SBU dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(6) Dalam hal BUJK tidak melakukan konversi paling lambat

6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SBU dinyatakan tidak berlaku.

(7) SBU yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini

dan belum dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:

• SBU yang sedang digunakan dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi tetap dapat digunakan sampai dengan melakukan pengikatan kontrak dan melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak; dan
• SBU yang telah digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.

(8) LSBU dan LSP yang telah memiliki lisensi sebelum

berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(9) Lisensi LSBU yang sedang diajukan kepada lembaga

pengembangan jasa konstruksi sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan sebelumnya.

(10) Lisensi LSP yang sedang diajukan kepada lembaga penerbit

lisensi sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.