Pasal 69

(1) Penggunaan pelaksana harian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

(2) Pelimpahan wewenang pelaksana harian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis.

(3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif

kembali di tempat.

(4) Batasan kewenangan pelaksana harian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.