Pasal 68

(1) Penggunaan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

(2) Pelimpahan wewenang pelaksana tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis.

(3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat sementara sampai dengan pejabat yang definitif

ditetapkan.

(4) Batasan kewenangan pelaksana tugas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.