Pasal 30

(1) Lambang Negara atau Logo sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) huruf a digunakan dalam Tata Naskah

Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat resmi.

(2) Lambang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh:

• Menteri;
• Wakil Menteri; dan
• pejabat yang bertindak atas nama Menteri atau Wakil Menteri.

(3) Lambang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara simetris pada Naskah Dinas.